Deskripsi
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan program pendidikan lanjutan yang wajib diikuti oleh setiap sarjana hukum yang bercita-cita untuk menjadi advokat di Indonesia. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menetapkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai advokat, seseorang harus terlebih dahulu mengikuti PKPA, magang di kantor advokat, dan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA).
Namun demikian, PKPA tidak hanya diperuntukkan bagi calon advokat semata. Program ini juga sangat direkomendasikan bagi para sarjana hukum yang ingin meniti karier di berbagai bidang profesi hukum lainnya, seperti jaksa, hakim, legal officer, in-house counsel, maupun akademisi hukum. Hal ini karena sertifikat PKPA menunjukkan kompetensi profesional dalam memahami praktik hukum secara menyeluruh, dan menjadi nilai tambah yang sangat dipertimbangkan oleh institusi atau perusahaan hukum.
PKPA yang diselenggarakan ini berada di bawah naungan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) yang saat ini diketuai oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., seorang tokoh hukum nasional yang juga merupakan Ketua Umum DPN PERADI hasil Munas tahun 2020.
Penyelenggaraan PKPA ini dilaksanakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, juga didukung penuh oleh DPC PERADI Makassar dan YLC PERADI Makassar (Young Lawyers Committee), yang turut berperan dalam memberikan pembekalan, fasilitasi magang, serta koneksi jejaring profesi hukum bagi para peserta.
Keunggulan Kami
Metode Hybrid Learning
Kelas diselenggarakan secara hybrid, memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk memilih antara mengikuti secara langsung (offline) di ruang kelas atau secara daring (online) melalui Zoom Meeting. Hal ini memungkinkan peserta dari berbagai daerah tetap dapat mengikuti program tanpa terkendala lokasi.
Fasilitas Ruang Kelas yang Nyaman
Bagi peserta yang hadir secara langsung, kegiatan akan berlangsung di Ruang Meeting Hotel Vasaka, Makassar yang nyaman dan ber-AC, menciptakan suasana belajar yang kondusif, juga berada tepat di tengah Kota Makassar.
Fasilitas Konsumsi Lengkap
Peserta offline akan mendapatkan makan siang pada saat jam istirahat, serta snack dan kopi/teh saat coffee break, sehingga dapat mengikuti kelas dengan fokus dan nyaman.
Bonus Foto Profil Profesional
Pada pertemuan terakhir, akan diadakan sesi foto profil gratis bekerja sama dengan Rupa Pesona Studio. Foto ini dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi maupun profesional, seperti profil LinkedIn, CV, atau dokumen legal.
Kurikulum Pendidikan
1. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat
Sejarah dan dasar hukum pembentukan organisasi advokat
Struktur dan wewenang DPN PERADI
Peran organisasi advokat dalam pembinaan profesi
Hubungan organisasi advokat dengan Mahkamah Agung dan lembaga negara lain
2. Kode Etik Profesi Advokat
Prinsip dasar etika advokat
Hak dan kewajiban advokat terhadap klien, pengadilan, dan sesama advokat
Pelanggaran kode etik dan proses pemeriksaannya
Dewan Kehormatan dan sanksi profesi
3. Argumentasi Hukum
Teknik menyusun argumentasi yuridis
Logika hukum dan metode penalaran hukum
Argumentasi dalam gugatan, pembelaan, dan kontrak
Studi kasus dan latihan membuat argumentasi tertulis
4. Pendapat Hukum & Uji Kepatuhan Hukum
Struktur dan format legal opinion
Perbedaan pendapat hukum dan nasihat hukum (legal advice)
Checklist uji kepatuhan hukum dalam bisnis
Contoh pendapat hukum bidang perdata, pidana, dan korporasi
5. Sistem Peradilan di Indonesia
Struktur kekuasaan kehakiman
Yurisdiksi masing-masing peradilan: umum, agama, militer, TUN, konstitusi
Sistem peradilan satu atap
Proses pemeriksaan perkara di tiap tingkat pengadilan
6. Hukum Acara Perdata
Asas-asas hukum acara perdata
Struktur gugatan dan jawaban
Pembuktian, putusan, dan upaya hukum
Eksekusi putusan perdata
7. Hukum Acara Pidana
Proses penyidikan dan penuntutan
Peran advokat dalam tahap penyidikan dan persidangan
Tindak pidana umum dan khusus
Upaya hukum dalam perkara pidana
8. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Objek dan subjek sengketa TUN
Proses pengajuan gugatan TUN
Syarat formil dan materil
Upaya administratif dan upaya hukum lain
9. Hukum Acara Pengadilan Agama
Yurisdiksi Pengadilan Agama
Sengketa perkawinan, waris, hibah, wakaf
Hukum acara dan pembuktian
Eksekusi putusan pengadilan agama
10. Hukum Acara Pengadilan Niaga dan PKPU
Kompetensi Pengadilan Niaga
Permohonan pailit dan PKPU
Peran kurator dan hakim pengawas
Putusan pailit dan akibat hukumnya
11. Hukum Acara Pengadilan HAM
Lingkup perkara HAM berat
Kompetensi Pengadilan HAM
Prosedur khusus dan perlindungan saksi/korban
Hubungan dengan Mahkamah HAM Internasional
12. Hukum Acara Arbitrase
Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa
Dasar hukum arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999)
Prosedur pengajuan dan pemeriksaan arbitrase
Eksekusi putusan arbitrase nasional dan internasional
13. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Wewenang Mahkamah Konstitusi
Prosedur pengujian undang-undang
Sengketa kewenangan antar lembaga negara
Perselisihan hasil pemilu
14. Hukum Acara Persaingan Usaha
Kewenangan KPPU
Proses pemeriksaan pelanggaran persaingan usaha
Perlindungan pelaku usaha dan konsumen
Penanganan sengketa di pengadilan negeri
15. Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial
Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI)
Proses mediasi, konsiliasi, arbitrase
Peran advokat dalam mewakili pekerja/pengusaha
Pelaksanaan putusan PHI
16. Perancangan Kontrak
Unsur-unsur penting dalam kontrak
Kontrak baku vs. kontrak negosiasi
Klausul penting: wanprestasi, penyelesaian sengketa, force majeure
Latihan menyusun dan menganalisis kontrak
17. Organisasi Perusahaan (Merger & Akuisisi)
Struktur hukum perusahaan
Prosedur merger, akuisisi, konsolidasi
Due diligence dan legal audit
Risiko hukum dan antitrust
18. Teknik Wawancara Klien
Metode penggalian fakta
Membangun kepercayaan dan komunikasi efektif
Teknik bertanya dan mendengar aktif
Etika dan kerahasiaan informasi klien
19. Penelusuran Hukum & Dokumentasi Hukum
Metodologi riset hukum (manual dan elektronik)
Pencarian yurisprudensi, peraturan, doktrin
Teknik mencatat dan mengklasifikasi dokumen hukum
Penggunaan sistem informasi hukum dan basis data
20. Kepatuhan Pemberi Kerja dalam Program Jamsostek
Dasar hukum program Jamsostek (UU Ketenagakerjaan, BPJS)
Kewajiban pemberi kerja dan hak pekerja
Sanksi ketidakpatuhan
Peran advokat dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan
Para Pengajar
Dokumentasi Pendidikan
Pelaksanaan Pendidikan
( Batch 8 )
Coming Soon!
Waktu Pendaftaran
Waktu Pelaksanaan
Coming Soon!
( Setiap hari sabtu & minggu )
Lokasi Pelaksanaan
Biaya Pendidikan
Rp 5.500.000
Rp 6.000.000
Mendapatkan Sertifikat PKPA PERADI
Mendapatkan soft copy materi belajar
Mendapatkan akses rekaman belajar
Bonus Foto Profil Profesional