Niet Ontvankelijke Verklaard (NO): Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

PERDATA

Insyirah Fatihah Hidayat

7/29/20254 min read

Pendahuluan

Dalam hukum acara perdata, istilah "Niet Ontvankelijke Verklaard" atau disingkat NO, merupakan frasa yang kerap kali muncul dalam putusan pengadilan. Secara harfiah, NO berarti "dinyatakan tidak dapat diterima". Putusan NO bukanlah putusan yang mengadili pokok perkara, melainkan putusan sela atau putusan akhir yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil atau cacat secara prosedur, sehingga pengadilan tidak dapat memeriksa materi substansi dari sengketa tersebut. Memahami putusan NO menjadi krusial bagi para pihak yang berperkara, praktisi hukum, maupun masyarakat umum untuk menghindari kesalahan prosedural dan memahami batasan kewenangan pengadilan.

Pembahasan

Landasan Filosofis dan Tujuan Putusan NO

Konsep NO berakar pada prinsip bahwa sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara (materi sengketa), pengadilan harus memastikan terlebih dahulu bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi semua persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga tertib hukum acara, efisiensi proses peradilan, dan mencegah adanya gugatan yang prematur, kabur, atau tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dengan kata lain, putusan NO merupakan bentuk kontrol prosedural oleh pengadilan untuk memastikan kelayakan suatu gugatan sebelum melangkah lebih jauh ke ranah pembuktian dan pertimbangan hukum substantif.

Penyebab-Penyebab Umum Putusan NO

Berbagai alasan dapat menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan NO. Beberapa penyebab yang paling umum antara lain:

  1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium/Formeel Onsplitsbare Rechtsbetrekking): Ini terjadi apabila terdapat pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu perkara, namun tidak dicantumkan. Misalnya, dalam sengketa kepemilikan tanah warisan, jika tidak semua ahli waris yang berkepentingan diikutsertakan sebagai pihak, gugatan dapat dinyatakan NO. Prinsipnya adalah semua pihak yang memiliki kepentingan langsung dan terikat dalam hubungan hukum yang dipermasalahkan harus dilibatkan.

  2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel): Gugatan dinyatakan kabur apabila posita (dasar atau dalil gugatan) dan/atau petitum (tuntutan gugatan) tidak jelas, saling bertentangan, atau tidak sinkron. Posita harus menguraikan dengan terang dan jelas duduk perkara serta dasar hukum gugatan, sementara petitum harus dirumuskan secara rinci dan tidak multitafsir. Jika pembaca gugatan, termasuk hakim, tidak dapat memahami dengan pasti apa yang diinginkan oleh penggugat atau apa yang menjadi sengketa sesungguhnya, maka gugatan tersebut cacat formil.

  3. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas atau Kapasitas Hukum (Legal Standing/Exceptio Litis Contestatio): Penggugat harus memiliki kepentingan hukum (hoedanigheid) untuk mengajukan gugatan. Ini berarti penggugat harus benar-benar pihak yang dirugikan atau memiliki hak yang dilanggar. Jika penggugat bukan subjek hukum yang berwenang untuk mengajukan gugatan atas suatu objek sengketa, misalnya bukan pemilik sah atau bukan perwakilan yang sah, maka gugatan dapat dinyatakan NO.

  4. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lewat (Daluwarsa): Beberapa jenis gugatan, terutama dalam ranah hukum administrasi atau perdata tertentu, memiliki batas waktu atau tenggang waktu untuk diajukan. Jika gugatan diajukan melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, pengadilan tidak akan menerima gugatan tersebut dan akan memutusnya dengan NO.

  5. Objek Gugatan Tidak Jelas atau Tidak Ada: Gugatan harus memiliki objek yang jelas dan nyata. Jika objek sengketa tidak dapat diidentifikasi secara pasti atau bahkan tidak ada, maka gugatan menjadi tidak berdasar.

  6. Gugatan Prematur: Gugatan dianggap prematur jika diajukan sebelum syarat-syarat tertentu terpenuhi, misalnya sebelum melewati proses mediasi wajib atau sebelum suatu batas waktu tertentu tiba sebagaimana disyaratkan oleh perjanjian.

  7. Yurisdiksi Absolut atau Relatif: Jika pengadilan tempat gugatan diajukan tidak memiliki kewenangan absolut (misalnya, sengketa tanah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara) atau kewenangan relatif (salah alamat pengadilan berdasarkan domisili para pihak), maka gugatan dapat dinyatakan NO.

Implikasi dan Konsekuensi Putusan NO

Putusan NO memiliki implikasi yang signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO, pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan kembali selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala cacat formil yang menjadi dasar putusan NO sebelumnya. Putusan NO tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem (tidak dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara.

Prosedur dan Upaya Hukum

Putusan NO dapat dijatuhkan pada tahapan manapun dalam persidangan, baik pada tahap awal pemeriksaan, atau bahkan menjelang akhir persidangan setelah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi, jika majelis hakim menemukan adanya cacat formil.

Terhadap putusan NO, penggugat atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum banding. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi akan memeriksa apakah putusan NO yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jika Pengadilan Tinggi menilai bahwa gugatan seharusnya tidak dinyatakan NO, maka putusan NO dapat dibatalkan dan perkara dapat diperintahkan untuk diperiksa kembali di tingkat pertama.

Perbedaan Putusan NO dengan Gugatan Ditolak

Penting untuk membedakan putusan NO dengan putusan "gugatan ditolak". Jika gugatan ditolak, itu berarti pengadilan telah memeriksa pokok perkara secara menyeluruh, mempertimbangkan alat bukti dan dalil para pihak, dan pada akhirnya menyimpulkan bahwa dalil penggugat tidak terbukti atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Putusan ditolak mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum ne bis in idem, artinya penggugat tidak dapat mengajukan gugatan yang sama lagi. Sebaliknya, putusan NO hanya berkaitan dengan aspek formal dan prosedural gugatan, tanpa menyentuh substansi sengketa.

Penutup

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard adalah mekanisme penting dalam sistem hukum acara perdata untuk menjaga ketertiban dan efisiensi proses peradilan. Meskipun terkadang terasa merugikan bagi penggugat karena pokok perkara tidak diperiksa, putusan ini sejatinya memberikan kesempatan bagi penggugat untuk memperbaiki kesalahan prosedural dan mengajukan kembali gugatan dengan lebih cermat. Bagi praktisi hukum, pemahaman mendalam tentang penyebab dan implikasi putusan NO adalah kunci untuk menyusun gugatan yang kuat dan terhindar dari cacat formil, demi tercapainya keadilan yang substansial.

Referensi

Ahmad Z. Anam. (2017). Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang?. Mahkamah Agung Republik Indonesia. URL: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yahya M. Harahap. (2018). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hukum Masa Depan